memperjuangkan pendidikan gratis untuk rakyat miskin.
Seperti yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945, tugas negara ialah mencerdaskan bangsa. Caranya dengan apa?yaitu dengan cara pemerintah harus menggratiskan biaya pendidikan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan gratis. Ketika biaya pendidikan dapat dijangkau, atau bahkan gratis, tentu sumber daya manusia dapat lebih baik. Ketika pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, itu menjadi investasi berharga bagi sebuah bangsa karena ke depan akan lahir generasi-generasi baru yang pandai, yang dapat mengabdikan ilmunya demi membangun bangsa dan Negara. Negara memang telah mengalokasikan 20% APBN untuk biaya pendidikan, namun kita tidak boleh terlena dengan kebijakan tersebut, karena anggaran 20% itu bukan murni untuk pendidikan, tetapi juga mencakup pembangunan infrastruktur, kenaikan gaji guru dll.
Meskipun di Surabaya ada program BOS, namun program ini belum tepat sasaran. Terkadang banyak ditemui pungutan-pungutan liar yang justru dilakukan oleh guru. Sebagai contoh, sebuah SMP di kawasan Surabaya timur menggratiskan biaya pendidikan bagi muridnya. Namun murid masih dikenai biaya lain-lain seperti uang pembangunan yang terkadang dipatok cukup tinggi. Di jembrana Bali, sekolah disana telah gratis. Pemerintah setempat benar-benar berkomitmen untuk membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Inilah yang menjadi salah satu program dari Hendraven D Saragih. Pendidikan ialah hak dasar dari warga Negara yang harus dipenuhi. Ketika Hendraven menjadi anggota dewan, dia akan sepenuhnya memperjuangkan agar pendidikan di Surabaya bisa gratis. Ini bukan sekedar janji-janji belaka, khas bualan omong kosong politikus ketika kampanye. Sekarang ini, hendraven bersama timnya dari SRMI (Serikat Rakyat Miskin Indonesia) kerap melakukan pendampingan-pendampingan bagi rakyat miskin yang anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak punya biaya. Advokasi ini juga sebagai bentuk penyadaran politik bagi rakyat, agar tahu dan selalu berani untuk memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Telah terbukti, meskipun Hendraven belum menjadi anggota dewan dia tetap memperjuangkan nasib rakyat dengan caranya sendiri, bukan sekdar janji-janji manis belaka.

memperjuangkan layanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin.
Kesehatan juga merupakan hak dasar rakyat yang harus dipenuhi oleh negara, karena negara dibentuk untuk mensejahterakan rakyatnya. Tapi sekarang ini kesehatan itu harganya memang amat-amat mahal. Bahkan ada guyonan yang berbunyi ”orang miskin dilarang sakit…!!!!”. ya, itulah potret dunia kesehatan di negeri kita. Sekarang ini memang ada program kesehatan gratis dari pemerintah yaitu jamkesmas (Jaminan kesehatan masyarakat). Namun pendataan jamkesmas tersebut seringkali salah sasaran dan tidak valid. Banyak rakyat miskin didaerah-daerah yang tidak terdata oleh program tersebut. Bayangkan, sebuah keluarga miskin yang anaknya sakit terpaksa dibiarkan menderita di rumah karena tidak mampu untuk membayar biaya rumah sakit. Salah satu program dari Hendraven ialah memperjuangkan layanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin. Caranya dengan apa?caranya dengan melaksanakan program jamkesda (jaminan kesehatan daerah) agar rakyat miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta jamkesmas dapat berobat kerumah sakit dengan gratis. Meskipun sekarang Hendraven belum duduk sebagai anggota Dewan, hendraven bersama timnya dari SRMI juga kerap melakukan advokasi/pendampingan bagi warga miskin yang sakit agar dapat menikmati layanan kesehatan grats. Meskipun biaya rumah sakit gratis, terkadang juga ada oknum pegawai rumah sakit yang “nakal”, yang meminta pungli bagi pengguna kartu jamkesmas.

upah yang layak sesuai KHL bagi kaum buruh.
Neoliberalisme, atau penjajahan dalam bentuk baru, yang mencoba melepaskan tanggung jawab Negara dibidang perekonomian dan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar benar-benar membuat sengsara kaum buruh. Buruh dipaksa bekerja, namun terkadang gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Proses penyusunan UMK selalu diawali dengan melakukan suvei KHL, yang melibatkan dewan pengupahan, serikat buruh, pemkot dan anggota dewan sebagai wakil rakyat. Namun terdakang penyusunan UMK lebih banyak dikendalikan oleh dewan pengupahan dan pengusaha, sedangkan serikat buruh sering tidak diperhatikan. Sebagai contoh, untuk UMK 2009 dewan pengupahan menetapkan Rp 946.000 perbulan. Tentu bila kita lihat kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga barang yang lain tidak proporsional dengan UMK yang ditetapkan pemkot. BBM pada bulan mei lalu naik 30%, seharusnya hitungan kasarnya UMK juga naik 30%. Bila UMK tahun 2008 mencapai RP 805.500, UMK 2009 seharunya mencapai 1.047.000 perbulan. Upah 1 juta pun terkadang tidak cukup bagi buruh. Inilah yang menjadi salah satu program perjuangan dari Hendraven yaitu memperjuangkan upah yang layak.

menolak penggusuran, pemberdayaan PKL sebagai kekuatan ekonomi alternative.
Dikota Surabaya, PKL selalu menjadi suatu “penykit menular” yang susah dibasmi. Berbgai kebijakan telah dirumuskan pemkot, namun kebijakan tersebut terkadang bersifat instant, tidak menyelesaikan persoalan, justru menimbulkan persoalan baru. Dengan alasan demi keindahan kota dan mengurangi kemacetan, pemkot kerapkali melaukan penertiban bagi para PKL. Namun setelah ditertibkan, PKL tersebut balik lagi dan terkesan kucing-kucingan. Memang terkadang keberadaan PKL menggangu aktivitas pengguna jalan, namun bila kita juga menertibkan PKL maka 1 keluarga terancam kehilangan mata pencaharian dan berpotensi menambah jumlah pengangguran. Satu solusi dari Hendraven, yang menjadi salah satu program perjuangannya ialah memperdayakan PKL, dengan mendorong kesadaran kesadaran mereka agar mau mendirikan organisasi agar organisasi tersebut dapat memperjuangkan nasib PKL dan agar dapat mengkordinir PKL . ketika PKL memang harus ditertibkan, segera mungkin pemkot harus menyediakan lahan relokasi yang baru, yang tidak terlalu jauh dari lokasi semula mereka berjualan.
Hendraven, bersama teman-temannya dari LMND (Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi) pernah melakukan advokasi bagi PKL buku jalan Semarang pada bulan maret 2008. dan advokasi tersebut berhasil, para PKL yang tergusur dari jalan Semarang mendapat tempat baru untuk berjualan.

APA ALASAN SAYA HARUS MEMILIH ANDA?????
Telah terbukti, bahwa Hendraven benar-benar konsisten berjuang untuk rakyat. Dia melakukan pendampingan bagi warga miskin yang sakit dan tidak bisa sekolah akibat mahalnya biaya. Tak sepeserpun yang ia dapatkan ketika ia melakukan pendampingan-pendampingan. Hendraven ialah caleg yang lain daripada yang lain. Ketika caleg yang lain sibuk berkampanye dengan menghabiskan uang puluhan juta rupiah, dia justru tidak seperti itu. Modal Hendraven ialah semangat dan militansi, karena Hendraven sendiri masih muda (22tahun) dan punya semangat juang yang tinggi. Waktu dan tenaga rela ia berikan untuk melakukan pendampingan-pendampingan. Selain melakukan pendampingan, Hendraven juga kerap memperjuangkan nasib rakyat dengan cara demonstrasi. Sudah tidak terhitung berapa klai dia melakukan demostrasi, mulai dari mogok makan sampai bagi-bagi selebaran dijalan ditemani panasnya terik matahari. .Pendampingan bertujuan sebagai proses penyadaran politik bahwa rakyat harus menuntut haknya, bukan terlena oleh janji-janji caleg dan sembako-sembako yang dibagikan caleg. Para caleg itu bagi-bagi sembako hanya ketika menjelang pemilu saja, setelah pemilu selesai dan mereka menjadi anggota dewan, mereka pasti akan lupa daratan. Sedangkan Hendraven, jadi atau tidak jadi caleg, dia tetap melakukan advokasi-advokasi kesehatan dan pendidikan. Mengapa hal ini terjadi, bukankah caleg-caleg itu dekat dengan rakyat hanya ketika kampanye saja????iya memang benar, namun Hendraven tidak seperti itu. Latar belakangnya sebagai seorang aktivis mahasiswa, yang konsen untuk membangun kesadaran politik massa luas, bahwa mereka harus memilih pemimpin yang benar-benar melayani rakyat. Rakyat sudah cukup dibohongi dengan janji-janji manis politisi, dengan sembako-sembako politisi, dan dengan amplop-amplop politisi. Pemilu 2009 tidak ada alasan bagi rakyat untuk golput karena golput berarti pasrah terhadap nasib dan tidak ingin berubah kearah yang lebih baik. Pilihannya sekarang ialah pilih Golput atau pilih partai yang benar-benar berjuang untuk rakyat?Rakyat harus bisa memilih sosok yang benar-benar konsisten berjuang untuk rakyat, yang memang benar-benar nyata programnya, dan sosok itu ada pada diri Hendraven Desito Saragih.

Negara dan Masyarakat
Negara jelas tidak dapat dimengerti jika kira hanya bersandar pada gagasan yang ada tentangnya. Negara, dalam beberapa kasus terbukti tidak berdiri di atas semua kepentingan dan golongan. Dalam gagasannya sering dikatakan demikian, tapi dalam praktek selalu saja terbukti penyimpangannya. Persoalannya sekarang, apakah ini terjadi akibat penyimpangan dan penyelewengan, atau karena asas lembaga yang disebut negara memang demikian?
Negara adalah hasil dari pembagian kerja secara sosial. Tidak dalam semua tahapan masyarakat dikenal lembaga yang disebut negara. Lembaga ini muncul ketika timbul kebutuhan dalam masyarakat akan aktivitas non-ekonomi yang berfungsi melanggengkan struktur. Dalam masyarakat primitif misalnya, senjata dipegang oleh setiap anggota komunitas, yang berarti adanya kesempatan dan kemampuan yang seimbang (secara potensial) bagi setiap anggotanya untuk mempertahankan diri secara fisik. Ketika muncul pembagian kerja dalam masyarakat perbudakan, fungsi menjaga keamanan dibatasi di tangan para pemilik budak. Fungsi-fungsi penjagaan ini makin kompleks dalam perjalanan sejarah, membentuk sebuah negara yang teratur untuk kepentingan yang jelas. Inilah kira-kira akar dari lembaga yang kini dikenal sebagai negara. Tugasnya terutama untuk menjaga milik (misalnya budak di zaman perbudakan) yang tidak dapat dilakukan oleh perorangan (tidak mungkin dibayangkan bahwa ada pemilik budak yang   dapat mengontrol ratusan budaknya tanpa sebuah lembaga kekerasan).
Fungsi-fungsinya seperti menjaga, mengamankan, dan menjamin dan seterusnya tidak selalu harus dpindahkan ke tangan lembaga yang terpisah dari masyarakat. Misalnya saja ronda malam dan arisan yang sampai saat ini masih dilakukan langsung oleh masyarakat (walaupun sudah “tercemar” oleh negara, seperti siskamling dan seterusnya. Penyerahan kegiatan masyarakat ke tangan negara tidak selalu bersifat niscaya, tapi terjadi dalam keadaan historis dan kondisi tertentu. Tidak semua kegiatan suprastruktur (ideologi, hukum, dan sebagainya) jatuh ke tangan negara. Ini berlaku misalnya untuk menjelaskan mengapa hukum adat di beberapa daerah masih dilakukan oleh ketua adat setempat dan dalam batas-batas tertentu masih bebas dari pengaruh negara. Aktivitas suprastruktur yang masuk ke dalam wilayah negara pada dasarnya berfungsi mempertahankan dan mereproduksi struktur masyarakat. Perubahan susunan masyarakat dengan begitu juga menuntut perubahan watak dan fungsi-fungsi negara. Hukum adat, mengikuti contoh di atas, sejauh tidak mengganggu jalannya struktur masyarakat, tidak perlu diurus oleh negara, dan itu yang membuat kita masih menyaksikan keberadaannya di berbagai tempat sampai saat ini.
Dalam analisis tentang negara, perhatian diarahkan pertama-tama pada kemunculan negara. Perlu dipertanyakan antara lain mengapa dan buat apa negara itu ada? Lalu, bagaimana negara menjalankan fungsinya serta apa pengaruhnya bagi masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya? Untuk menjawab ini, batas-batas geografis yang tercipta pada abad ini tidak memadai. Ada beberapa alasan untuk itu. Negara sebagai sebuah lembaga, melakukan ekspansi secara konkrit artinya tidak semata-mata melalui klaim belaka. Adalah peperangan dan pertempuran yang memperluas dan menyempitkan wilayah suatu negara. Kedua, negara harus dipahami sebagai satu yang terus berkembang, bertambah kuat atau justru melemah dan menghilang, seperti dalam kisah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ketiga, batasan geografis yang ada sekarang sebenarnya adalah hasil pergulatan yang keras, yang tidak selalu bersifat sama. Adalah hubungan internasional modern yang menetapkan batas-batas wilayah secara (relatif) pasti sekarang ini. Pendeknya, batas-batas negara bersifat historis, artinya muncul dalam kurun sejarah dan di dalam konteks tertentu. Implikasinya adalah bahwa keadaan ini selalu saja bergerak, berubah, dan berkambang atau menghilang.
Negara dalam hal ini tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang tumbuh dan bergerak dengan logikanya sendiri, tapi sebaliknya bergantung pada dinamika yang ada di dalam masyarakat. Melihat negara sebagai sesuatu yang ada begitu saja, bukan hanya memiliki kelemahan metodologis yang mendalam, tapi bisa menimbulkan analisis yang keliru sama sekali. Cara yang paling baik untuk memahami lembaga negara adalah dengan menyoroti pergolakan macam apan yang menyebabkannya timbul. Perkembangannya kemudian selalu harus ditempatkan dalam konteks sosial historis.
Perkembangan kehidupan ekonomi politik sekarang ini sudah mencapai tahap yang disebut kapitalisme. Dalam cara produksi ini, kegiatan produksi diarahkan pada penciptaan nilai lebih (surplus value) yang pemilikan alat produksinya dan pengambilalihan nilainya memperbarui hubungan sosial dan pada gilirannya, struktur masyarakat. Dalam kapitalisme, kegiatan produktif manusia sudah mencapai tingkat yang (relatif) maju. Berbagai macam usaha dan produksi dipercepat karena kemampuan manusia mengolah alam semakin maju. Kemajuan ini pada gilirannya juga mempengaruhi cara orang berhubungan satu sama lain dalam proses produksi tersebut. Inti kegiatan produktif, yaitu memproduksi nilai, tetap menjadi dasar dalam perjalanan sejarah; namun hubungan-hubungan yang memungkinkan proses itu terjadi berubah sesuai dengan “kemajuan” yang dihasilkan masing-masing zaman. Jika pada zaman feodal dikenal hubungan memaksa secara fisik antara tuan tanah dan petani, maka pada zaman kapitalisme hubungan produksi itu diganti dengan sistem upah, yang (pada dasarnya) tidak mengenal hubungan yang memaksa.
Pergeseran seperti ini juga berpengaruh (kadang secara cepat melalui revolusi) terhadap hubungan negara dan masyarakat. Lembaga negara mengikuti pergeseran ini dan kemudian menjamin keberlangsungan sistem yang baru tersebut. Ini bukan suatu keharusan seperti 2+2=4 dalam matematika, tapi suatu gejala yang selalu diperlihatkan dalam sejarah. Bangunan negara dengan begitu amat bergantung kepada pergolakan di dalam masyarakat.
Negara sudah mendapat perhatian luas dari kalangan sarjana, aktivis, dan pemerhati untuk waktu yang lama, dan juga menimbulkan perdebatan panjang. Tentu bukan tempat yang tepat untuk mengulang kembali perdebatan tersebut di sini, tapi perlu disebut saja beberapa hal penting yang dapat diambil dari rangkaian perdebatan itu. Pada masa hidup filsuf terkemuka tentang negara, Hegel, dipercaya bahwa negara merupakan perwujudan dari kepentingan umum masyarakat dan berdiri di atas semu kepentingan. Ketika berkembangnya kapitalisme, banyak pemikir yang melihat bahwa negara sama sekali tidak dalam posisi demikian. Dikuasainya lembaga-lembaga negara oleh para pemilik (propertied) terutama pemilik modal di Eropa, melahirkan analisis bahwa negara sebenarnya menjaga kepentingan pemilikan. Ini terbukti misalnya dari hak pilih yang hanya diberikan kepada pemilik saja pada masa awal kehidupan kapitalisme. Di Amerika Serikat sampai saat ini, para juri (yang diklaim sebagai wakil langsung masyarakat dalam sistem kenegaraan) harus memiliki tempat tinggal, penghasilan, dan kedudukan tertentu.
Dalam konteks ini, negara dilihat sebagai alat dari kepentingan kelas tertentu (dalam kapitalisme: kelas kapitalis). Argumen ini memang benar, tapi perlu beberapa penjelasan lanjutan agar kita tidak terseret pada analisis yang vulgar dan gampangan. Kita batasi saja perhatian pada negara dalam konteks kapitalisme. Negara sebagai lembaga lebih tua umurnya ketimbang modal, atau dengan kata lain institusi ini sudah ada sebelum meluasnya cara produksi kapitalis. Fungsi yang dimainkan dalam zaman pra-kapitalisme ini beragam dan berbeda dari fungsinya di kemudian hari. Bagaimanapun, di bawah sistem kapitalisme fungsi negara terbukti sebagai alat dari kepentingan kapitalis untuk mempertahankan struktur yang ada, sebuah struktur yang mengizinkan terjadinya akumulasi modal. Persoalannya, fungsi menjamin keberlangsungan sistem kapitalis ini tidak terjadi dalam semalam, tapi melalui proses sejarah yang kadang panjang, bergantung kepada kondisi historis. Di Eropa misalnya, negara kapitalis (capitalist state) adalah produk langsung dari negara absolut (absolutist state).  Proses ini digerakkan ketika kelas borjuasi maju merebut kekuasaan politik dan mesin-mesin negara. Melalui kekuasaan inilah kelas kapitalis lalu menerobos bidang-bidang kehidupan pra-kapitalis, pertama di wilayah mereka kemudian meluas ke  wilayah dunia lainnya, pada zaman imperialisme.
Negara dalam masyarakat kolonial, tentunya memiliki cerita lain. Dominasi kapitalisme masuk melalui penguasaan politik terhadap wilayah tertentu, seperti masuknya kapitalisme ke Indonesia yang dikuasai Belanda. Tentunya kita tidak perlu mencari sebuah proses seperti revolusi Prancis di Indonesia untuk memahami kemunculan negara kapitalis. Terbentuknya negara di tanah jajahan, tidak seketika untuk memenuhi kepentingan kelas kapitalis di negeri induk, apalagi kepentingan kelas kapitalis bumiputra yang jumlah dan kekuatannya amat tidak signifikan, baik secara ekonomi maupun secara politik. Dalam bagian berikut saya akan mulai mempersoalkan bagaimana negara dan masyarakat berkembang dalam sejarah Indonesia.

Negara dan Masyarakat di Indonesia
Negara modern yang melingkupi wilayah Indonesia sekarang dibangun oleh kolonialisme. Melalui penaklukan wilayah yang terus menerus-dalam Perang Jawa, Perang Aceh, dan puluhan perang kolonial lainnya-negara ini mengkonsolidasi kekuatannya. Usaha ini oleh sebagian orang dinilai berhasil justru menjelang akhir kekuasaannya pada perempat pertama abad ini. Beriringan dengan itu cara produksi kapitalis melakukan penetrasi dalam kehidupan ekonomi dalam bentuk perkebunan besar dan sedikit industri manufaktur yang dibangun pada tahun 1930-an. Bangunan negara pada masa ini sepenuhnya dikuasai oleh kelas penguasa, yaitu aristokrat dan kemudian ditambah sejumlah kapitalis. Pergeseran komposisi kelas penguasa ini tercermin dalam perubahan kebijakan negara yang dilakukan di tanah jajahan. Bagaimanapun, azas dan perkembangan negara kolonial ini memang hanya dapat dimengerti jika kita juga menyoroti dinamika cara produksi kapitalis yang menyertai dan   bisa dibilang memperkokoh bangunannya.
Hukum-hukum dasar kapitalisme yang diuraikan sepintas di atas dapat membantu pemahaman kita tentang perkembangan masyarakat Indonesia. Hal yang perlu dilakukan tentu bukan mencocok-cocokkan fakta-fakta sejarah dengan teori, atau mencari konfirmasi hukum-hukum tersebut dalam kenyataan sejarah. Dalam sistem kapitalisme hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah proses bersatunya (bukan dalam konteks persatuan dan kesatuan) tenaga kerja, modal, dan mesin untuk menciptakan nilai lebih. Proses penetrasi ini yang “menghalalkan segala cara” adalah titik terpenting dalam memahami kapitalisme.  Berbeda dengan pengalaman kapitalisme Eropa yang mendesak kelas kapitalis untuk mengambil alih dan membuat aturan baru tentang cara mengeksploitasi kelas-kelas lain (berbeda dengan sifat memaksa dari cara produksi feodal), kapitalisme di tanah jajahan justru masuk melalui dan memperkuat hubungan sosial yang represif. Ini terjadi terutama dalam masa akumulasi pprimitif (primitive accumulation).
Penjelasan tentang struktur masyarakat di tingkat teoretik tentunya tidak memadai untuk memahami karakter negara dan masyarakat di Indonesia dewasa ini. Kecenderungan membangun kerangka teoretik dari pengalaman sejarah (misalnya bangunan teori-teori negara di Dunia Ketiga yang berasal dari pengalaman sejarah Amerika Latin), maupun dari segi waktu atau periode (seperti bangunan teori negara otoriter birokratik, yang memotret sebuah periode tertentu dalam sejarah sebagai landasannya), membuat analisis tentang negara dan masyarakat dunia ketiga semakin rumit. Bangunan teori pada dasarnya hanya membantu memahami gejala, dan kalau fakta-fakta sejarah diperlakukan sewenang-wenang -semata untuk mempertegas argumen teoretis- maka ketidaktetapan dan juga kesesatan dalam analisis adalah hasil yang paling jelas.
Kita mulai dari revolusi nasional di Indonesia. Dalam masa perang kemerdekaan bangunan negara kolonial berhasil diambil alih oleh orang bumiputra, melalui perjuangan yang berat. Di berbagao daerah, proses revolusi ini disulut dan dimajukan oleh masyarakat umum, para pekerja, petani, dan segelintir intelektual. Lembaga negara –seperti kita lihat dari susunan pengurusnya- diambil alih oleh kalangan pegawai, intelektual, atau apa yang disebut sebagai strata menengah (intermediate layer or stratum). Kelompok ini pada masa revolusi adalah yang relatif lebih terorganisir dalam masyarakat (untuk kepentingan mengambil alih urusan negara). Di Indonesia kelompok ini menjadi dominan karena posisi ini dan juga karena “menyingkirkan” sejumlah saingannya, seperti laskar rakyat dan kekuatan politik lain melalui pertarungan partai-partai.
Kegiatan produksi, pada tahun 1950-an sebagian besar masih dikuasai oleh kekuatan modal asing, seperti Belanda, Amerika Serikat, Inggris dan sebagainya. Pembangunan ekonomi nasional sangat genting karena tidak ada yang sanggup menjalankan proyek ini. Hal ini tercermin misalnya dari pergantian kabinet yang begitu cepat pada masa demokrasi parlementer. Alat untuk melakukan akumulasi modal tidak tersedia di tangan masyarakat Indonesia. Para pemegang kekuasaan negara pun tidak memiliki basis sosial ekonomi yang kuat, dan yang tersedia hanyalah kekuasaan politik yang diperoleh melalui pengambil alihan institusi negara serta penyelesaian konflik-konflik politik yang mengikutinya. Monopoli terhadap tanah, perdagangan, industri, dan perbankan membuat proses akumulasi modal melalui aktivitas “murni” ekonomi hampir tidak mungkin. Negara muncul sebagai lembaga yang menentukan.
Di tahun 1960-an pertentangan antara kekuatan-kekuatan politik amat dominan. Kekalahan PKI oleh militer menjadi titik simpul penting dalam sejarah Indonesia. Perkembangan kapitalisme di mana negara memainkan peran dominan memang menunjukkan dua kecenderungan, yaitu mengikuti jejak kapitalisme liberal yang didukung oleh negara-negara imperialis. Kecenderungan kedua adalah mengembangkan ekonomi nasional yang mandiri, anti-imperialis dan dominasi asing. Kecenderungan ini diikuti oleh slogan sosialis dan memang banyak dipengaruhi oleh kekuatan radikal di dalam masyarakat. Bagaimanapun, perbedaan ini tidak mempengaruhi banyak terhadap asas dari kekuasaan negara sebagai satu-satunya alat yang mampu mendorong akumulasi modal. Perbedaan ini –setidaknya seperti yang ditunjukkan oleh sejarah- tidak berpengaruh terhadap hubungan sosial produksi, dan justru lebih berpengaruh dalam pertentangan antara kekuatan politik yang tidak langsung mencerminkan kepentingan kelas. Kekalahan PKI menandai kehancuran dari kecenderungan kedua, dan naiknya gagasan ekonomi kapitalis liberal di kalangan penguasa negara.
Dilatari kelemahan borjuasi nasional dan juga gerakan massa petani dan buruh yang dikalahkan dalam pertarungan politik, muncul militer sebagai kekuatan politik yang paling terorganisir memetik keuntungan dari pertentangan politik tersebut. Melalui lembaga negara, militer tumbuh dan berusaha mengerakkan proses akumulasi modal sebagai hukum dari kapitalisme. Tindakan ini didukung oleh nasionalisasi perusahaan yang jatuh ke tangan militer pada akhir tahun 1950-an. Dalam benak para pendirinya, ciri-ciri sosialis mengendap pada rezim ini, yaitu negara sebagai pust kegiatan ekonomi dan pengelola surplus. Ciri-ciri ini di berbagai tempat juga dibenarkan oleh para pendukung Orde Baru –yang secara eksplisit diungkapkan dalam seminar ekonomi KAMI 1966- dengan slogan-slogan “pembangunan sosialisme”, “menuju revolusi sosialis” dan seterusnya.
Pembangunan ekonomi nasional (yang kapitalistik) melalui negara basis sosialnya sangat lemah, artinya tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Inilah yang menjadi akar mengapa kemudian muncul rezim militer dan dominasi Golkar. Rancangan ekonomi secara formal memang melalui “perwakilan rakyat”, tapi pada dasarnya merupakan hasil kreasi para perancang ekonomi Orde Baru. Bukan hal yang aneh jika hasilnya adalah perbenturan kepentingan dalam bentuk penggusuran tanah, pembayaran upah rendah, dan tekanan lain yang sekarang sudah mulai dijawab dengan perlawanan-perlawanan rakyat.
Watak otoriter dari negara juga berada pada konteks ini. “Sukses pembangunan” memang hanya dapat dicapai jika negara  menghindari konflik dengan modal imperialis (ingat kasus film impor) dan barisan tenaga kerja. Untuk yang belakangan dibuktikan oleh pemberangusan serikat-serikat buruh dan kontrol terhadap aktivitas buruh di masa sekarang. Posisi seperti ini membuat rezim sering tampil berwajah dua. Sering kita dengar seruan “anti neo-kolonialisme” dari kalangan pejabat bersamaan dengan dilarang berdirinya serikat-serikat buruh yang berarti dukungan penuh bagi modal internasional agar dapat beroperasi dengan tenang. Bagaimanapun, perubahan retorika tidak menunjukkan watak dan asas dari rezim, tapi hanya sekedar perubahan temporer yang sangat bergantung pada pergeseran kekuatan politik dan gejolak dalam pengembangan proyek Orde Baru. Di sisi lain, gejala ini menjadi petunjuk bahwa kontradiksi, yaitu menghalangi dominasi modal asing (jika mampu) dn mempertahankan kondisi eksploitasi kapitalis, tetap bertahan.
Kondisi ekonomi politik ini tentu jangan dipandang sebagai tahap “historis” dalam perkembangan kekuatan produktif, dan juga bukan sebagai kenyataan kapitalisme yang unik (kapitalisme semu dan sebagainya). Perkembangan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu tumbuhnya industri dan bertambahnya barisan buruh industri perlu dicermati dalam arah berpikir yang sama. Perkembangan ini sama sekali tidak mengubah hubungan sosial produksi yang dibangun di awal masa Orde Baru, tapi memberikan tantangan secara spesifik bagi rezim.
Kapitalisme sebagai satu kenyataan sejarah tidak dapat diingkari dominasinya dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sekarang ini. Dalam waktu enam tahun terakhir sektor industri manufaktur yang berjalan dalam logika akumulasi modal –ciri dasar kapitalisme- berkembang pesat. Dalam kurun 1989-1993 pertumbuhannya tercatat 11 persen. Pada tahun 1987 sektor utama seperti pertanian, pertambangan sedkit banyak bersandar pada kekayaan alam, masih merupakan bagian besar dari GDP Indonesia yaitu 44%. Pada tahun 1992 sektor ini jatuh sumbangannya sebesar 33% sementara manufaktur, pembangunan infrastruktur dan konstruksi meningkat sumbangannya sebesar 44% dalam GDP. Angka-angka ini sepintas  saja sudah memperlihatkan bagaimana kapitalisme sebagai satu cara produksi makin dominan dalam masyarakat Indonesia. Bisa dikatakan bahwa semua sektor manufaktur, pembangunan infrastruktur dan konstruksi digerakkan dalam kerangka hubungan kapitalis, artinya ada penciptaan nilai lebih dalam proses produksi yang dinikmati oleh pemilik modal dan yang juga penting adalah terjadinya akumulasi modal dan sebagainya.
Berbagai kebijakan pemerintah yang populer dengan istilah “deregulasi” dan “debirokratisasi” menyediakan jalan mulus bagi kapitalisme, atau lebih tepatnya kapitalisme telah mendorong dikeluarkannya aturan-aturan baru tersebut. Bersamaan dengan ditegakkannya industrialisasi orientasi ekspor, basis sosial bagi konsentrasi kekuasaan di tangan negara juga melemah. Dalam beberapa tulisan sudah diamati kemunculan dari kelas kapitalis. Walaupun tumbuh dari kesempatan-kesempatan yang tumbuh yang diberikan oleh negara, kelas ini juga mewakili satu alur berpikir baru, yang tidak sejalan dengan kepentingan modal internasional dan kebijaksanaan negara. Apakah ini sudah merupakan tanda perubahan dalam watak negara?

Penutup
Uraian di atas menunjukkan bahwa negara sebagai produk dari pembagian kerja secara sosial bergantung pada perkembangan masyarakat yang penuh dengan kontradiksi di dalamnya. Dalam situasi ini, pemahaman kita dibangun atas kenyataan: bahwa negara tidak berdiri “netral” atau “tidak berpihak”. Keberpihakan negara bukan hasil kerja “oknum”, “penyelewengan”, akar-akarnya tertanam dalam masyarakat. Perubahan negara secara mendasar menuntut perubahan pula di dalam masyarakat. Pergeseran tidak berarti perubahan, apalagi perubahan yang mendasar. Apa yang diperlihatkan sejarah adalah proses penetrasi kapitalisme dalam masyarakat yang bergerak menuju penegakan cara produksi kapitalis. Dimulai dari negara, kegiatan produksi kini sudah semakin tersosialisasi di tangan begitu banyak, yang juga memperdalam kontradiksi laten di dalam sistem kapitalisme, kontradiksi antara buruh dan modal.